jump to navigation

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Agustus 12, 2010

Posted by adhonknow in Uncategorized.
trackback

  1. A. Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, disebut sebagai pemrakarsa, yang mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan oleh pemrakarsa berdasarkan Prolegnas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Pengajuan permohonan ijin prakarsa ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi (i) urgensi dan tujuan penyusunan, (ii) sasaran yang ingin diwujudkan, (iii)  pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan (iv) jangkauan serta arah pengaturan.[1]

Sementara itu, Perpres No. 68/2005 menetapkan keadaan tertentu yang memungkinkan pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas yaitu (a) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (b) meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (c) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; atau (e) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maka penyusunannya tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian.

  1. 1. Penyusunan RUU Berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)[2]

Proses ini diawali dengan pembentukan panitia antar departemen oleh pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi RUU. Panitia ini akan dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Sementara itu, sekretaris panitia antar departemen dijabat oleh kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Dalam setiap panitia antar departemen diikutsertakan wakil dari Depkumham untuk melakukan pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan perundang-undangan. Panitia antar departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. Sementara itu kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Hasil perancangan selanjutnya disampaikan kepada panitia antar departemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam pembahasan RUU di tingkat panitia antar departemen, pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan RUU.

Selama penyusunan, ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan. Ketua panitia antar departemen menyampaikan rumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat.  Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan.  Pertimbangan dan paraf persetujuan dari Menkumham diutamakan pada harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan. Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima.

Apabila pemrakarsa melihat ada perbedaan dalam pertimbangan yang telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menkumham menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menkumham melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menkumham.

Dalam hal RUU tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun segi teknik perancangan perundang-undangan, pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden untuk disampaikan kepada DPR. Namun, apabila Presiden berpendapat RUU masih mengandung permasalahan maka Presiden menugaskan kepada Menkumham dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut. Selanjutnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penugasan, maka pemrakarsa harus menyampaikan kembali RUU kepada Presiden.

  1. 2. Penyusunan RUU di Luar Prolegnas

Pada dasarnya proses penyusunan RUU di luar Prolegnas sama dengan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Hanya saja, dalam menyusun RUU di luar prolegnas ada tahapan awal yang wajib dijalankan sebelum masuk dalam tahapan penyusunan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tahapan awal ini dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Proses ini dilakukan melalui metode konsultasi antara pemrakarsa dengan Menkumham.

Selanjutnya, untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Menkumham mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan lembaga terkait lainnya. Proses ini juga dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi. Apabila koordinasi tersebut tidak berhasil maka Menkumham dan pemrakarsa melaporkan kepada Presiden disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pandangan yang muncul. Pelaporan kepada Presiden ini ditujukan untuk mendapatkan keputusan atau arahan yang sekaligus merupakan izin prakarsa penyusunan RUU.

Namun, apabila koordinasi yang bertujuan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tersebut berhasil maka pemrakarsa menyampaikan konsepsi RUU tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, apabila Presiden menyetujui maka pemrakarsa membentuk panitia antar departemen.  Tata cara pembentukan panitia antar departemen dan penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas yang telah diuraikan sebelumnya.

  1. 3. Penyampaian RUU Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rancangan Undang-Undang  yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Menteri Sekretaris Negara  menyiapkan surat Presiden kepada Pimpinan DPR guna  menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang dimaksud. Surat Presiden sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat :

a.  menteri  yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat;

b.  sifat penyelesaiaan Rancangan Undang-Undang yang dikehendaki; dan

  1. cara penanganan atau pembahasannya.

Keterangan Pemerintah disiapkan oleh Pemrakarsa, yang paling sedikit memuat :

a.  urgensi dan tujuan penyusunan;

b.  sasaran yang ingin diwujudkan;

c.  pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d.  jangkauan serta arah pengaturan;

Surat Presiden ditembuskan kepada Wakil Presiden, para  menteri koordinator, menteri  yang ditugasi untuk mewakili Presiden/Pemrakarsa, dan Menteri. Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri  yang ditugasi  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan.  Apabila dalam pembahasan terdapat masalah yang  bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan  mengubah  isi serta arah Rancangan Undang-Undang,  Menteri  yang ditugasi  mewakili Presiden wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pendapat  akhir  Pemerintah  dalam  pembahasan  Rancangan  Undang-undang  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  disampaikan  oleh  menteri  yang  ditugasi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden. Menteri  yang ditugasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf  a segera melaporkan Rancangan Undang-Undang  yang telah  mendapat atau  tidak  mendapat persetujuan Dewan  Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat  persetujuan bersama  antara Presiden dan Dewan Perwakilan  Rakyat, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

  1. 4. RUU Yang Disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[3]

RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu

  1. Badan Legislasi;
  2. Komisi;
  3. Gabungan komisi;
  4. Tujuh belas orang anggota.

Usul RUU yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi ataupun anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beserta dengan keterangan pengusul atau naskah akademis. Dalam rapat paripurna selanjutnya, pimpinan sidang akan mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari DPR. Sebelum keputusan diiterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat.

Keputusan rapat paripurna terhadap suatu usul RUU dapat berupa:

  1. Persetujuan tanpa perubahan
  2. Persetujuan dengan perubahan
  3. Penolakan

Apabila usul RUU disetujui dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Komisi, Baleg ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut.  Namun, apabila RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg ataupun Pansus maka RUU tersebut disampaikan kepada Presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUU yang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk seorang Menteri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat dari DPR. Demikian pula halnya, DPD harus menunjuk alat kelengkapan yang akan mewakili dalam proses pembahasan.

  1. 5. RUU Yang Disusun Dewan Perwakilan Daerah (DPD)[4]

Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.  Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah Rancangan Undang-Undang diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.  Setelah Usul Rancangan Undang-Undang diumumkan dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas Rancangan UndangUndang tersebut, serta mengagendakan pembahasannya.  Komisi atau Badan Legislasi, mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas Rancangan Undang-Undang.  Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Komisi atau Badan Legislasi mengundang alat kelengkapan DPD wajib hadir. Hasil pembahasan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.  Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan UndangUndang tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian  Rancangan Undang-Undang dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi  mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

  1. B. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas

Proses penyusunan Prolegnas telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Dalam Pasal 2 Perpres ini disebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah secara berencana, terpadu dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPR, melalui alat kelengkapannya, yaitu Badan Legislasi (Baleg). Secara teknis, dalam pelaksanaannya Prolegnas disusun melalui beberapa tahapan, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Secara garis besar tahapan tersebut dapat diuraikan dalam: Tahapan Penyusunan Rencana Legislasi dan Tahapan Penyusunan Program Legislasi, di Lingkungan Pemerintah maupun di DPR, Tahapan Koordinasi Penyusunan Program Legislasi Nasional, dan Tahapan Penetapan.

1. Tahapan Penyusunan “Rencana Legislasi”

Penyusunan Prolegnas diawali dengan inventarisasi ‘rencana legislasi’, baik di lingkungan Pemerintah maupun Dewan perwakilan Rakyat. Tahap penyusunan Rencana Legislasi Nasional (Relegnas) di lingkungan Pemerintah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya”.

Di lain pihak untuk di lingkungan DPR-RI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa:

“Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat”.

“Perencanaan pembentukan RUU” dan “bahan/masukan” sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut adalah daftar “rencana legislasi” yang akan disusun baik oleh Pemerintah maupun DPR.”

Di lingkungan pemerintah, daftar “rencana legislasi” mencakup seluruh rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya masih akan disusun, yakni masih berupa “keinginan-keinginan” untuk membuat peraturan perundang-undangan maupun yang bentuknya sudah lebih konkret, misaInya peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan, atau yang sudah selesai disusun dan sudah siap diajukan ke DPR. Dengan demikian, rencana legislasi tersebut mencakup:

  1. Rencana legislasi yang belum konkret, dalam bentuk judul-judul peraturan perundang-undangan yang sifatnya masih   tentatif;
  2. Rencana legislasi yang sudah mendekati konkretisasi: rencana pembentukan undang-undang yang masih dalam proses persiapan, seperti dalam bentuk kegiatan pengkajian dan penelitian;
  3. Rencana legislasi yang masih dalam taraf penyusunan naskah akademik: hasil-hasil pengkajian dan/atau penelitian sudah mulai disusun dalam bentuk naskah akademik;
  4. 4. Rencana legislasi yang sudah dalam taraf penyusunan RUU di lingkungan internal departemen/LPND;
  5. Rencana legislasi yang sudah dalam bentuk Rancangan Undang­ Undang: Naskah RUU-nya sudah disusun secara lengkap dan sudah disempurnakan melalui proses harmonisasi (pembahasan antardepartemen).

Meskipun sifatnya masih berupa rencana-rencana, rencana legislasi yang diajukan oleh setiap departemen/LPND harus sudah jelas materi muatannya. Jika rencana legislasi tersebut diajukan kepada koordinator Prolegnas, maka harus disertai dengan penjelasan mengenai:

  1. Pokok-pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  2. Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
    1. i.    latar belakang dan tujuan penyusunan;
    2. ii.    sasaran yang akan diwujudkan;
    3. iii.    pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
    4. iv.    jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam hal Departemen/LPND telah menyusun Naskah Akademik (NA) RUU, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang. Data mengenai rencana legislasi dari setiap departemen/LPND diperoleh melalui kegiatan monitoring rutin, yang dilaksanakan oleh BPHN, pada awal dan pertengahan Tahun Anggaran. Tujuan kegiatan monitoring tersebut adalah untuk:[5]

  1. Up-dating rencana-rencana legislasi termasuk mendaftar rencana legislasi “baru” yang diusulkan oleh departemen / LPND;
  2. Evaluasi, yakni kemajuan dari setiap rencana legislasi yang telah diajukan tahun sebelumnya oleh departemen/LPND;
  3. Identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana legislasi, seperti adanya hambatan dalam pelaksanaan karena dianggap tumpang tindih dengan kewenangan departemen/LPND lain sehingga muncul keberatan dari departemen/LPND terkait.

Instrumen yang dipakai dalam kegiatan monitoring rencana legislasi adalah berupa formulir isian dalam bentuk matriks. Ada dua jenis matriks yang dipakai, yaitu:[6]

Matriks Program

Matriks program dimaksudkan untuk mengetahui rencana-rencana baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan di setiap departemen/LPND, mengetahui sejauhmana kemajuannya, dan proyeksi tahun pengajuan pembahasan ke DPR.

Matriks Substansi Program

Matriks “substansi” menguraikan secara singkat materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang disusun, yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Penggunaan instrumen matriks ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perpres No. 61 Tahun 2005, yang menyatakan:

“Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Di lingkungan Pemerintah, tahapan ini melibatkan semua departemen maupun LPND sebagai instansi pemrakarsa usulan RUU. Departemen dan LPND tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara, dan juga Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lambaga Pemerintah Non Departemen jo Perpres 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lambaga Pemerintah Non Departemen.

Departemen dan LPND itu adalah:

1) Kementerian Koordinator terdiri dari:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2) Departemen terdiri dari:

  1. Departemen Dalam Negeri
  2. Departemen Luar Negeri
  3. Departemen Pertahanan
  4. Departemen Hukum dan HAM
  5. Departemen Keuangan
  6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  7. Departemen Perindustrian
  8. Departemen Perdagangan
  9. Departemen Pertanian
  10. Departemen Kehutanan
  11. Departemen Perhubungan
  12. Departemen Kelautan dan Perikanan
  13. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  14. Departemen Pekerjaan Umum
  15. Departemen Komunikasi dan Informatika
  16. Departemen Kesehatan
  17. Departemen Pendidikan Nasional
  18. Departemen Sosial
  19. Departemen Agama
  20. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

3) Kementerian Negara terdiri dari:

  1. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
  2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  3. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
  4. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
  5. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
  7. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
  8. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
  9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
  10. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

4) Lembaga Setingkat Menteri terdiri dari:

  1. Sekretariat Negara
  2. Kejaksaan Agung
  3. Tentara Nasional Indonesia
  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terdiri dari:

  1. Badan Intelejen Negara
  2. Badan Pertanahan Nasional
  3. Lembaga Sandi Negara
  4. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
  8. Badan Standardisasi Nasional
  9. Badan Pusat Statistik
  10. Badan Meteorologi dan Geofisika
  11. Bank Indonesia
  12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  13. Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional
  14. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  15. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  16. Badan Kepegawaian Negara
  17. Lembaga Administrasi Negara
  18. Perpustakaan Nasional
  19. Arsip Nasional Republik Indonesia

Data rencana legislasi yang telah diperoleh dari seluruh departemen/ LPND selanjutnya diolah dan diverifikasi, sebagai bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam rencana legislasi, yang dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Forum konsultasi yang dimaksud adalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas, yang diselenggarakan setiap tahun. Rapat Koordinasi ini melibatkan seluruh wakil jajaran departemen/LPND, di samping itu juga melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, wakil-wakil organisasi di bidang sosial-politik, profesi, organisasi keagamaan, pemuda/mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat.


Bagan 1

PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS

2. Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Pemerintah

Penyusunan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah dilakukan dalam forum Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas. Forum ini di samping untuk mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah atau yang baru akan disusun oleh seluruh departemen/LPND, juga untuk menetapkan rencana-rencana legislasi yang akan menjadi prioritas pembahasannya bersama DPR.

Ukuran untuk memprioritaskan RUU-RUU tersebut didasarkan atas 10 kriteria substansi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal 1 Februari 2005, yakni:

  1. RUU yang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. RUU yang merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  3. RUU yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain;
  4. RUU yang mendorong percepatan reformasi;
  5. RUU yang merupakan warisan Propenas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  6. RUU yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang­-undang lainnya;
  7. RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional;
  8. RUU yang berorientasi pada pengaturan perlindungan HAM dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
  9. RUU yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

10. RUU yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Skala prioritas sebagaimana dikemukakan di atas dianggap terlalu umum, karena hampir semua RUU yang diajukan sebagai prioritas paling tidak akan memenuhi salah satu kriteria. Dengan demikian, skala prioritas yang semula dimaksudkan untuk menyaring RUU yang kurang begitu urgen ini menjadi tidak efektif. kriteria prioritas substansi tersebut ditambah dengan kriteria teknis, yaitu:[7]

  1. Sudah disusun draf RUU secara lengkap bersama­-sama dengan naskah akademiknya; dan
  2. Sudah selesai proses harmonisasi, untuk RUU yang berasal dari Pemerintah sudah melalui pernbahasan antar departemen. Demikian juga RUU yang berasal dari DPR telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR-RI.

Contoh yang paling mutakhir mengenai tahapan ini adalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas internal Pemerintah (antar Departemen) yang telah diselenggarakan pada tanggal 25-27 September 2007. Pada forum ini telah ditetapkan sebanyak 38 RUU yang dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai Prioritas Prolegnas Tahun 2008 oleh Pemerintah. Seluruh RUU dimaksud kemudian disampaikan pada rapat Prolegnas dengan Badan Legislasi DPR, setelah melalui proses pembahasan Panitia Kerja dan digabungkan pembahasannya dengan RUU inisiatif DPR, maka pada Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah tanggal 8 Oktober 2007 ditetapkan sebanyak 31 RUU (termasuk daftar RUU Kumulatif terbuka) sebagai RUU Prioritas 2008 ditambah RUU luncuran 2005-2007 ( carry over ) sebanyak 49 RUU yang selama ini belum dapat diselesaikan. Pada rapat tersebut Pemerintah juga mengusulkan memasukkan RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) sebagai RUU Prioritas mengingat RUU dimaksud selain satu paket dengan RUU terkait Tindak Pidana Korupsi, juga sangat penting untuk mendukung regulasi di bidang Terorisme, Pencucian Uang, Narkotika, Transaksi Elektronik, dan Penyelenggaraan Pemilu.

  1. 3. Penyusunan Prolegnas di Lingkungan DPR

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Pengaturan tentang tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang menugaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menangani Prolegnas. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/I/2005-2006 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi antara lain bertugas: menyusun Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk suatu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional pada Pasal 8, 9, dan 10 menyatakan bahwa: Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat. Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui Menteri dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

  1. 4. Penyusunan Prolegnas Antara DPR dan Pemerintah

Koordinasi pembahasan Prolegnas antara DPR dan pemerintah diatur oleh DPR dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Forum pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Rapat Koordinasi antara DPR-RI (yang diwakili oleh Baleg) dan Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM). Rapat Koordinasi ini terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Panitia Kerja (Panja), atau Rapat Panitia Teknis. Hasil dari Rapat Koordinasi ini disahkan dengan penandatanganan hasil Rapat Koordinasi oleh ketua dan wakil-wakil ketua Baleg mewakili DPR-RI dan Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah. Hasil Rapat Koordinasi tersebut selanjutnya oleh Baleg disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, sedangkan dari pihak pemerintah dilaporkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden.

Jika Presiden menyetujui hasil Rapat Koordinasi tersebut, maka persetujuan Presiden terhadap Prolegnas yang disusun di DPR diberitahukan secara tertulis dan sekaligus menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPR. Prolegnas yang disusun di lingkungan DPR dan Pemerintah yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan penetapan.

Dalam praktiknya RUU Prioritas Tahunan yang telah diputuskan hasil koordinasi antara DPR dengan Pemerintah dan ditetapkan di dalam Sidang Paripurna DPR pun mengalami perubahan atau tambahan di tengah jalan. Hal ini terjadi misalnya, pada RUU Prioritas 2006 dari 43 RUU prioritas mendapat 4 (empat) RUU tambahan yang ditetapkan melalui Penetapan DPR RI tanggal 3 Oktober 2006. Kemudian, pada RUU Prioritas 2007 dari 30 RUU prioritas mendapat tambahan 2 (dua) RUU melalui Penetapan DPR RI Tanggal 23 Pebruari 2007, disusul dengan Penetapan DPR RI tanggal 13 November 2007 yang menambahkan 2 (dua) RUU Prioritas, sehingga jumlah keseluruhan Prioritas 2007 adalah 34 (tiga puluh empat) RUU.

  1. C. Proses Pembentukan Undang-Undang

Di atas sudah dijelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.


Sumber: Tata Tertib DPR RI

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

  1. 1. Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden.  Di bawah ini, akan digambarkan mekanisme atau proses pembahasan RUU inisiatif Pemerintah di DPR RI yaitu sebagai berikut:


Sumber: Tata Tertib DPR RI

  1. 2. Proses Pembahasan RUU dari DPD RI di DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada anggota dalam Rapat Paripurna. Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.


Tingkat Pembicaraan RUU di DPR RI

Sumber: Tata Tertib DPR RI

Salah satu dampak yang terjadi dengan berlakunya Perubahan UUD 1945 tersebut adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan amanah dari Pasal 22A, yang ditetapkan pada Perubahan Kedua UUD 1945.  Pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu sarana untuk mencapai harapan agar di kemudian hari pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat berjalan lebih tertib dan lebih baik,  serta dapat merumuskan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan materi muatannya, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa, yang dimaksud dengan “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

Tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dilakukan sebagai berikut:

  1. a. Perencanaan

Menurut  Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional, yang saat ini diatur dengan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Pogram Legislasi Daerah.

b.   Persiapan

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan undang-undang dapat berasal dari  Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah yang disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Untuk persiapan pembentukan Peraturan Daerah,  Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merumuskan bahwa, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, Bupati/Walikota.

c.   Penyusunan dan perumusan

Pengajuan  rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Rancangan undang-undang tersebut kemudian akan dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dan terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dari Presiden  tersebut saat ini dilakukan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau dapat juga diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang tata cara pengajuannya saat ini diatur Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah No. 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagainama diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia.

d.   Pembahasan

Sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  saat ini  setiap rancangan undang-undang (baik yang berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Daerah) dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 136. Pembahasan suatu Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Daerah sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, saat ini dilakukan dengan Peraturan Tata Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

e.   Pengesahan, Penetapan. dan Pengundangan serta Penyebarluasan

Pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dilakukan oleh  Presiden, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, serta penyebarluasannya dilakukan  sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, masalah pengesahan, penetapan, dan pengundangan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

  1. D. Tata Urutan dan Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan tersusun secara bertingkat yang terdiri dari norma-norma hukum. Norma-norma hukum yang berbentuk piramida ini yang kemudian disebut dengan susunan norma, yang dalam norma hukum tertulis disebut dengan piramida perundang-undangan[8] atau yang secara substansi disebut hierarki perundang-undangan.[9] Untuk mengetahui teori umum tentang piramida perundang-undangan, terlebih dahulu diketahui adalah Teori Stufenbau (Stufenbau des rechts theorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sebagai berikut:[10]

“Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (Stufenbau des rechts theorie) … di puncak stufenbeu terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut  grundnorm atau ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke generallenorm (kaidah hukum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma nyata (concrettenorm).”

Norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dan suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.[11] Hal ini disebabkan supaya tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lainnya, baik itu bertentangan secara vertikal (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi tingkat hierarkinya) maupun secara horizontal (peraturan perundang-undangan yang derajatnya sejajar saling bertentangan satu sama lainnya).

Berkaitan dengan bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan, bentuk maupun jenis peraturan perundang-undangan. Mengenai bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur secara resmi oleh pemerintah yaitu dalam surat Presiden kepada Ketua DPR-GR Nomor 2262/HK/59 tanggal 30 Agustus 1959, sedangkan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan secara resmi diatur pertama kali dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.

Penulis di sini akan menguraikan mengenai tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu dimulai sejak diberlakukannya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:[12]

  1. 1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Pertimbangan ditetapkannya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, antara lain: untuk mewujudkan kepastian dan keserasian hukum serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan adanya perincian dan penegasan sumber tata tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ditetapkan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut:[13]

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden;
  6. Peraturan Pelaksana lainnya seperti :

-   Peraturan menteri;

-   Instruksi Menteri;

-   Dan lain-lainnya.

  1. 2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

Pada tahun 2000, ditetapkan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut mencabut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Adapun pertimbangan pencabutan tersebut dirumuskan salah satunya dalam konsideran menimbang huruf e, yaitu:[14]

”bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 ditetapkan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan daerah.

  1. 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2000, ditentukan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi. Dengan demikian, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:[15]

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merupakan pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud bila didukung oleh cara, dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.[16]

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pembentuk undang-undang dalam pembentukan undang-undang harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun. Hal tersebut penting, karena akan tercipta kesatuan tata cara, metode yang pasti dan baku dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian, hal itu akan mewujudkan Program Legislasi Nasional dan pembangunan hukum nasional yang lebih baik.

Proses pembentukan undang-undang memerlukan proses yang panjang dimulai dengan penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (prolegnas), Rancangan Undang-Undang (RUU), proses harmonisasi, penyusunan tingkat pembahasan RUU di DPR, sampai dengan penetapan RUU menjadi undang-undang oleh DPR atas persetujuan bersama Presiden.


[1] Erni Setyowati dan M. Nur Sholikin, Bagaimana Undang-Undang Dibuat,  sebuah artikel, diunduh dari http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=seputarronaldr 12.34, 27-01-2009.

[2] Erni Setyowati dan M. Nur Sholikin, ibid.

[3] Diunduh dari : http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=prolegnas_mecanism,13.34,27-01-2009.

[4]http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=prolegnas_mecanism,13.34,27-01-2009.

[5] Diunduh dari: http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=prolegnas_mecanism, 13.34,27-01-2009.

[6] Diunduh dari: http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=prolegnas_mecanism, 13.34,27-01-2009.

[7] Diunduh dari: http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=prolegnas_mecanism, 13.34,27-01-2009.

[8]Rosjidi Ranggawidjaja, Op.Cit. hlm. 26.

[9]Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[10]Terpetik dalam: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Op.Cit. hlm. 36.

[11] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit. hlm. 25.

[12] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pengkajian Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang-undangan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah, Jakarta, BPHN, 2008, hlm. 8-12.

[13]Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.

[14]Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

[15]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[16]Lihat konsideran menimbang: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Komentar»

1. dimensi ilmu hukum - Oktober 9, 2013

sangat terperinci. izin yah admin buat dijadikan referensi makalah. kebetulan lagi ada tugas tehnik perundang-undangan dari dosen

adhonknow - Oktober 9, 2013

silakan saja asalkan bermanfaat


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: