jump to navigation

“Di Tepi Kerawanan Idealisme” Agustus 16, 2010

Posted by adhonknow in Tulisanku.
add a comment

dimanakah hei kau berada..
masih ada kah kau di dalam dada..
atau sekedar lewat lalu tak ada..
atau dirimu hanya sekedar mengada-ada..
…masihkah kau tertancap dalam dinding ketidakjelasan..
atau itu hanya sebuah alasan yang tanpa kesan..
atau kau menghilang dengan perlahan-lahan..
atau kah kau masih bisa bertahan…masih beranikah kau melawan..??
atau hanya bisa sampai sebuah pelataran..(Aditya “Adhon” Rahmadhony)

Iklan

Pentingnya Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Agustus 13, 2010

Posted by adhonknow in Tulisanku.
add a comment

Reformasi tahun 1998 telah membawa dampak yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perubahan tersebut tentunya akan membawa dampak yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Ir. Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan “Revolutie-Grondwet” atau “UUD Kilat” yang disusun sekedar untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka sesegera mungkin memproklamasikan Indonesia sebagai negara merdeka.[1] Namun demikian, dalam pemberlakuannya terus-menerus dipertahankan oleh para penguasa baik penguasa Orde Lama maupun saat pemerintahan Orde Baru sebagai dokumen hukum dasar yang bersifat sakral dan tak tersentuh oleh ide perubahan. Salah satu sebabnya ialah karena pokok ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 itu memang sangat menguntungkan pihak yang berkuasa, karena sifatnya yang sangat executive heavy.[2]

UUD 1945 sebelum perubahan membangun sistem ketatanegaraan yang memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap presiden (executive heavy) yang tidak diimbangi oleh lembaga-lembaga lain. Dengan kedudukannya yang kuat, Presiden dapat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk selalu mengakumulasikan kekuasaannya sehingga prasyarat bekerjanya demokrasi yakni adanya mekanisme cheks and balances tidak dipenuhi oleh UUD 1945 ini.[3] UUD 1945 sebelum perubahan, sangat rentan disalahgunakan oleh para pemimpin yang mempunyai sifat diktator (totaliter).

Salah satu hasil dari perubahan UUD 1945 yang sangat penting adalah pergeseran kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Sebelum perubahan pertama UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Akan tetapi, setelah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan yang demikian itu diubah menjadi, ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Selanjutnya, rumusan Pasal 20 ayat (1) yang baru berbunyi, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Perubahan ini menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[4]

Perubahan ini mempertegas pemisahan kekuasaan negara dalam rangka menciptakan cheks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam pasal tersebut juga ditentukan bahwa setiap Rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, serta prosedur pengesahannya untuk menjadi undang-undang setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang ini diharapkan lebih memberikan peran kepada DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Bahkan, pada masa yang akan datang DPR diharapkan lebih proaktif dalam pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Proses pembentukan undang-undang tidak terlepas dari peran serta lembaga eksekutif (Presiden) dan lembaga legislatif (DPR). Kedua lembaga inilah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Dalam praktiknya rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, baik RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh Presiden.

Dalam proses pembentukannya, RUU yang akan diusulkan oleh DPR,  Presiden, maupun berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun demikian, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas tersebut. “Dalam keadaan tertentu” ini adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Prolegnas.[5] RUU yang diusulkan baik atas inisiatif DPR maupun Presiden, dalam proses pembentukannya dari mulai perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan harus terlebih dahulu melewati proses pengharmonisasian.

Harmonisasi dalam pembentukan undang-undang mempunyai fungsi yang sangat penting. Agar dalam pemberlakuannya nanti tidak terjadi tumpang tindih (overlap) kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Dengan kata lain, harmonisasi dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk mengharmoniskan aturan yang terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi tumpang tindih antara materi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya (law enforcement). Selain itu, terjadi “dualisme” hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu sendiri.

Proses Pengharmonisasian dilakukan di tingkat mana pun, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan. Tingkat pembahasan yang dimaksud yaitu tingkat pembahasan internal/antarkementerian maupun tingkat koordinasi pengharmonisasian yang diselenggarakan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila proses pengharmonisasian sudah dilakukan sejak awal, diharapkan ketika proses koordinasi pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM akan lebih mudah dan tidak memakan waktu lama.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU di lakukan terhadap RUU dengan RUU, RUU dengan undang-undang maupun RUU dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang secara materi saling berkaitan satu sama lainnya. Penulis akan memberikan contoh kasus mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis (disharmonis) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Di sini penulis akan memaparkan terlebih dahulu contoh kasus disharmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal.

Dalam uji material yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, MK mengeluarkan suatu putusan yang menyatakan bahwa lima pasal yang mengatur fungsi kewenangan berkaitan dengan pengawasan hakim, dalam Undang-Undang Komisi Yudisial (KY). Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e, 22 ayat (5), 23 ayat (2), (3) dan (5) Undang-Undang Komisi Yudisial. Dengan putusan itu, berarti MK menghapuskan semua ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial berkaitan dengan pengawasan hakim.[6]

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang KY yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab tidak secara rinci mengatur tentang prosedur pengawasan serta tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.[7] MK Juga merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan yang bersifat integral dengan mengadakan harmonisasi atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi guna mengisi kekosongan hukum akibat dihilangkannya fungsi pengawasan KY.[8]

Adapun contoh kasus disharmonisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu antara Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di sektor pajak yang akan diuraikan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

Pasal 6 ayat (1) UU BPK menyatakan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

Pasal 9 ayat (1) UU BPK menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” .

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

Pasal 3 UU Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan, “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”

Pasal 10 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan, “Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

  1. a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Pemeriksaan Keuangan Negara juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas seluruh keuangan negara yang meliputi penerimaan negara baik berupa pajak dan non-pajak, memeriksa seluruh aset dan piutang negara maupun utangnya, memeriksa penempatan kekayaan negara serta penggunaan pengeluaran negara.

Di lain pihak, Pasal 34 ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang Perpajakan membatasi kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan di sektor pajak. Menurut norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Perpajakan, pejabat pajak dan atau tenaga ahli hanya dapat memberikan keterangan kepada BPK setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

  1. a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; atau
  2. b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara”.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) menjelaskan bahwa, “Keterangan yang dapat diberikan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Identitas Wajib Pajak meliputi:

  1. 1. nama Wajib Pajak;
  2. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. 3. alamat Wajib Pajak;
  4. 4. alamat kegiatan usaha;
  5. 5. merek usaha;
  6. 6. Kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

  1. a. penerimaan pajak secara nasional;
  2. b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau perkantor Pelayanan Pajak;
  3. c. penerimaan pajak per jenis pajak;
  4. d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
  5. e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar; register permohonan Wajib Pajak;
  6. f. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
  7. Tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak”.

Pasal 34 ayat (2a) UU Perpajakan menggambarkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tidak hanya dimiliki oleh “lembaga negara”, yaitu BPK, tetapi juga dimiliki oleh “instansi pemerintah”. Sementara itu, Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU Perpajakan dianggap membatasi sebab tidak semua data dan/atau keterangan dapat diberikan kepada BPK selaku “lembaga negara”, melainkan hanya keterangan tentang identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. Dengan demikian, kedua ketentuan UU Perpajakan tersebut, secara nyata dan tegas mengingkari dan bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 serta undang-undang lainnya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan UU Perpajakan tersebut BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan secara bebas dan mandiri. Padahal, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau setidaknya bagian dari penerimaan keuangan negara menurut Pasal 2 UU Keuangan Negara.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, penulis beranggapan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus melalui tahap harmonisasi, supaya dalam pemberlakuan maupun penegakan hukum dari suatu undang-undang itu tidak saling berbenturan atau bertentangan satu sama lainnya. Secara eksplisit, perlunya pengharmonisasian undang-undang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengharmonisasian dan pemantapan penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Di dalam materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang hanya lembaga eksekutif saja, tetapi untuk pengharmonisasian rancangan undang-undang oleh DPR tidak disebutkan secara jelas dan tegas. Namun demikian, di dalam Tata Tertib DPR pengharmonisasian terhadap rancangan undang-undang diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yaitu mengenai tugas dari Badan Legislasi:

”Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan;

Perlu ada kejelasan apakah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang yang berasal dari DPR. Sebaliknya, DPR yang melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang yang berasal dari hak inisiatif anggota DPR maupun dari Pemerintah (Presiden). Seperti apakah mekanisme harmonisasi dalam pembentukan undang-undang tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut belum secara tegas dan jelas mengatur mengenai mekanisme harmonisasi dalam pembentukan undang-undang. Tentunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam penerapannya, perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana sebagai aturan teknis untuk menjalankannya.

Peraturan pelaksana yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.


[1]Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu  Populer, Jakarta, 2007. hlm. 230.

[2] Jimly Assiddiqie, Telaah Kritis Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Forum  Indonesia Satu “Civility”, Vol. 1, No. 2, November 2001 – Januari 2002, Jakarta, 2001. hlm. 28 – 29.

[3] Moh. Mahfud MD, Amandemen UUD 1945 dalam Perspektif Demokrasi dan “Civil Society” Jurnal   Forum Indonesia Satu “Civility”, Vol. 1, No. 2, November 2001 – Januari 2002, Jakarta, 2001. hlm. 8.

[4] Jimly Assiddiqie, op.cit. hlm. 275.

[5] Penjelasan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[6] Risalah Sidang Perkara No. 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang  No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang  No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, Acara Pengucapan Putusan Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2006.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

Lembaga Utama (Leading Sector) Dalam Rangka Harmonisasi Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Agustus 12, 2010

Posted by adhonknow in Tulisanku.
1 comment so far

  1. A. Lembaga Yang Berwenang (leading sector) Dalam Harmonisasi Pembentukan Undang-Undang.

Proses pengharmonisasian dilakukan terhadap rancangan peraturan-perundang-undangan, bukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, proses yang dilakukan adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial melalui proses judicial review dan juga dapat dilakukan pengkajian (non-judicial review). Hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemrakarsa untuk menentukan sikap atas peraturan-perundang-undangan yang dikaji tersebut. Terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang (leading sector) dalam kaitannya dengan proses harmonisasi pembentukan undang-undang. Pertama, yaitu Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) yang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah. Kedua, adalah Badan Legislasi (Baleg) yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempunyai tugas untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, Komisi, dan Gabungan Komisi. Untuk lebih jelas, penulis akan menguraikan lembaga yang berwenang melakukan harmonisasi dalam pembentukan undang-undang sebagai berikut:

  1. 1. Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM)

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang disebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”. Adapun yang dimaksud Menteri di dalam pasal tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jelas sekali mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden (eksekutif). Sebaliknya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 belum menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Dengan kata lain, dalam materi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas mengenai pengharmonisasi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR.  Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan mempergunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan materi yang akan diteliti.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerinrah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Di lain pihak, untuk DPR akan didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ayat (1) menyatakan bahwa “rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya”. Selanjutnya pada ayat (2), pengharmonisasian rancangan undang-undang lebih tegas lagi diatur, sebagai berikut: “pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Pengharmonisasian RUU dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pengharmonisasian tersebut dilakukan atas permintaan tertulis dari Menteri atau Pimpinan LPND yang memprakarsai penyusunan rancangan undang-undang yang bersangkutan atau atas permintaan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan permintaan tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengundang wakil-wakil dari instansi terkait untuk melakukan pengharmonisasian RUU dalam rangka pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang dimaksud.

Wakil dari Menteri atau Pimpinan LPND pemrakarsa diberikan kesempatan untuk memaparkan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembentukan Rancangan Undang-Undang dan garis besar materi muatannya. Selanjutnya, wakil-wakil dari instansi yang terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat atau usul perubahan. Umumnya tanggapan, pendapat atau usul perubahan disampaikan secara spontan pada saat rapat pengharmonisasian dan menyangkut materi muatan rancangan undang-undang yang terkait dengan ruang lingkup tugas instansi yang diwakili. Kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap tanggapan, pendapat atau usul perubahan yang diajukan dalam rapat.[1]

Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah dicapai kesepakatan tentang materi muatan rancangan undang-undang yang diharmonisasikan. Seringkali pembahasan berjalan alot karena adanya tarik-menarik kepentingan antar instansi terkait, umumnya dalam soal-soal yang menyangkut kewenangan, kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengaturan prosedur, penetapan hak dan kewajiban serta sanksi.[2] Apabila suatu isu yang menjadi pokok masalah tidak dapat dicarikan solusinya atau tidak dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan instansinya atau untuk meminta pendapat tertulis dari instansi yang dipandang lebih berkompeten.

Pengharmonisasian rancangan undang-undang tidak jarang memakan waktu yang cukup lama dan menguras tenaga serta pikiran sampai tercapainya pembulatan konsepsi. Sesudah tercapai kesepakatan atau kebulatan konsepsi dan dituangkan ke dalam rumusan akhir, maka Menteri Hukum dan HAM atau Menteri/Pimpinan LPND pemrakarsa setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.[3]

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”. Peraturan Presiden tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerinrah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Dengan demikian, Peraturan Presiden ini merupakan penjabaran dari Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

  1. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Legislasi)

Lembaga berikutnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai alat kelengkapan yaitu Badan Legislasi yang berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional yang dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Hal ini berdasarkan ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPR-RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 42 ayat (1) huruf c tata tertib tersebut menyatakan bahwa: “Tugas Badan Legislasi sebagai pusat pembentuk undang-undang adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan”.

Badan legislasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang yang dimaksud adalah yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan. Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan sekurang-kurangnya oleh 13 (tiga belas) orang anggota yang dapat mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang.

Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usul inisiatif Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan keterangan dan naskah akademis disampaikan secara tertulis oleh anggota, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislasi kepada Pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Hal ini setelah dilakukannya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPR-RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.  Rapat Paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Keputusan diambil setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tersebut. Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tidak memerlukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi. Dalam hal ini Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tanpa perubahan atau yang telah disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.


[1] Wicipto Setiadi, diunduh dari : http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/PEMANTAPAN%20PROSES%20PERUMUSAN%20KP%20DAN%20PUU.pdf, 10.00, 12-10-2009.

[2] Wicipto Setiadi, Ibid.

[3] Wicipto Setiadi, Ibid.

LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Agustus 12, 2010

Posted by adhonknow in Tulisanku.
add a comment
  1. A. Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen disebut dengan berbagai macam istilah  sesuai dengan bahasa yang dipakai di setiap negara. Bentuk, susunan, kedudukan, dan kewenangannya beragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan setiap negara. Namun secara umum, lembaga perwakilan rakyat itu pada mulanya dipandang sebagai representasi mutlak warga negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan.[1] Apa yang diputuskan parlemen, itulah yang dianggap sebagai putusan rakyat yang berdaulat. Dari sinilah lahir doktrin supremasi parlemen (the principle of supremacy of parliament). Dalam perspektif yang demikian, undang-undang sebagai produk parlemen tidak dapat diganggu gugat apalagi dinilai oleh hakim. Hakim hanya berwenang menerapkannya bukan menilai apalagi membatalkannya.[2]

Di beberapa Negara, doktrin supremasi parlemen ini bahkan diwujudkan dalam pelembagaan Majelis Rakyat Tertinggi, seperti yang diterapkan di lingkungan negara-negara komunis. Sebelum bubarnya Uni Soviet, RCC, dan negara-negara Eropa Timur pada umumnya memiliki struktur parlemen yang memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi dalam sistem struktur ketatanegaraan yang dianut. Sebaliknya di berbagai negara demokrasi liberal seperti Perancis, Inggris, dan Belanda, walaupun tidak dicerminkan dalam struktur kelembagaan parlemennya, prinsip supremasi parlemen itu dianut sangat kuat. Bahkan, sampai sekarang, Inggris dan Belanda masih menganut prinsip bahwa undang-undang buatan parlemen tidak dapat diganggu gugat oleh hakim, karena undang-undang itu adalah produk lembaga parlemen yang mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat.[3]

Di atas sudah dijelaskan bahwa secara umum, ada 3 (tiga) prinsip perwakilan yang dikenal di dunia, sebagai berikut:[4]

  1. Representasi politik (political representation)
  2. Representasi teritorial (territorial representation)
  3. Representasion fungsional (functional representation).

Pertama adalah perwakilan melalui prosedur partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi modern. Namun, pilar partai politik ini dipandang tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan sistem “double-checks” sehingga aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat benar-benar dapat disalurkan dengan baik. Oleh karena itu, diciptakan pula adanya mekanisme perwakilan daerah (regional representation) atau perwakilan teritorial (territorial representation). Untuk negara-negara besar dan kompleks, apalagi negara-negara berbentuk feodal, sistem “double-cecks” ini dianggap lebih ideal, karena itu, banyak di antaranya mengadopsi keduanya dengan membentuk struktur parlemen bikameral atau dua kamar.

Pertimbangan dibentuknya dua kamar atau dua institusi parlemen itu, sesuai dengan pengalaman sejarah di masing-masing negara, terkadang tidak didasarkan atas pertimbangan teritorial, melainkan didasarkan atas pertimbangan fungsional. Misalnya, di Inggris majelis tinggi yang disebut House of Lords dibedakan dari majelis rendah yang disebut House of Commons bukan berdasarkan prinsip representasi politik dan representasi teritorial, melainkan berdasarkan prinsip representasi fungsional. House of Lords mencerminkan keterwakilan fungsional, yaitu kelompok-kelompok tuan tanah dan para bangsawan Inggris yang dulunya berkuasa mutlak, yang selanjutnya ditampung kepentingannya dalam wadah House of Lords. Sementara itu, House of Commons mencerminkan keterwakilan rakyat secara politik melalui peranan partai politik sebagai pilar demokrasi.[5]

Tidak ada negara di dunia yang memiki tiga lembaga yang terpisah seperti DPR, DPD, dan MPR dalam cabang kekuasaan legislatif dalam arti luas. Legislatif dalam arti sempit, MPR memang tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak termasuk ke dalam pengertian cabang kekuasaan legislatif.[6] Di Indonesia, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen biasanya dibedakan ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:

  1. Fungsi legislasi (legislatif);
  2. Fungsi pengawasan (control); dan
  3. Fungsi anggaran (budget).

Di sini penulis hanya menjelaskan fungsi DPR sebagai fungsi pembentuk undang-undang (legislasi). Hal ini dikarenakan, supaya tidak melebarnya pembahasan dalam penelitian ini. Cabang legislatif adalah cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat.[7] Kegiatan bernegara, adalah pertama-tama untuk mengatur kehidupan bersama, karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan harus diberikan kepada DPR. Fungsi pengaturan (regelende functie) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Kewenangan ini pada pokoknya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum tersebut.[8]

Cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur hal-hal tersebut di atas pada dasarnya adalah DPR, maka undang-undang harus dibuat dan ditetapkan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa:

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) ditentukan:

“Setiap undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Pada pokoknya, fungsi legislatif itu menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut:[9]

  1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);
  2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);
  3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enachtment approval);
  4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Sejak dulu, DPR biasa dibedakan menjadi dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan ini, dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.[10] Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasilah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam undang-undang dasar. Hal ini berdasarkan pada Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa : “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Fungsi legislasi mempunyai peran yang utama sebagai fungsi dalam membentuk undang-undang.

Perubahan UUD 1945 membawa dampak yang positif terhadap peran DPR dalam membentuk undang-undang (fungsi legislasi). Perubahan ini dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, karena peranan DPR sebelumnya hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden (eksekutif).  Perubahan UUD 1945 juga memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Pergeseran kewenangan dalam membentuk undang-undang yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan kepada DPR, merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekusaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).[11] Namun demikian, UUD 1945 juga mengatur kekuasaan Presiden di bidang legislatif, antara lain ketentuan bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden.

Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang itu, sesungguhnya ditinggalkan pula teori pembagian kekuasaan (distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat. Hal ini juga merupakan penjabaran untuk memperkuat sistem presidensial.

  1. B. Pengertian Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang dan Harmonisasi
  2. 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mulai dikenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, yaitu negara. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lain dari perwujudan kekuasaan dan kehendak yang berkuasa dalam bentuk hukum. Bagir Manan dan Kuntana Magnar menyatakan, bahwa:[12]

“Peraturan perundang-undangan di sini diartikan setiap keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan mengikat umum (mencakup undang-undang dalam arti formal maupun material)”.

Peraturan perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum.[13] Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa di luar peraturan perundang-undangan tidak ada sumber hukum yang lain. Di lain pihak Maria Farida Indrati Soeprapto mendefinisikan peraturan perundang-undangan ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:[14]

Pertama, sebagai proses pembentukan (proses membentuk) peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, dan

Kedua, sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.”

Sementara itu, Bagir Manan[15] mempersamakan definisi peraturan perundang-undangan dengan pengertian Undang-Undang dalam arti meteriil, yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Begitu halnya dengan T.J. Buys[16] mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (algemeen bindende voorschriften). Pendapat ini oleh J.H.A. Logemann ditambah dengan naar buiten werkende voorschriften, sehingga menurutnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar (algemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften). Pengertian “berdaya laku keluar” adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (ke dalam) pembentuknya.[17]

Pengertian peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan definisi atau ruang lingkup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang menyatakan:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.”

Adapun ciri-ciri dari suatu peraturan perundang-undangan menurut Satjipto Rahardjo, adalah:[18]

  1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas;
  2. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
  3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Dalam setiap peraturan, lazimnya mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.”

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan tersebut, penulis mempunyai kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang mengikat secara umum dan mempunyai daya berlaku keluar.

  1. 2. Pengertian undang-undang

Sebelum perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang mempunyai peran utama adalah lembaga eksekutif (Presiden). Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dapat disimpulkan bahwa secara formal RUU yang akan menjadi undang-undang harus melalui persetujuan dari DPR. Perubahan terhadap UUD 1945 membawa dampak dalam proses pembentukan undang-undang. Kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh eksekutif (Presiden), kemudian beralih kepada lembaga legislatif (DPR).  Undang-undang menurut Amiroeddin Sjarif adalah sebagai berikut:[19]

“Undang-undang adalah peraturan umum dan formal. Dibentuk oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang mengatur persoalan-persoalan pokok dalam rangka melaksanakan hukum dasar negara.”

Berdasarkan pengertian di atas undang-undang merupakan produk bersama DPR dan Presiden. Apabila salah satunya tidak ada (DPR atau Presiden), maka secara formal tidak ada produk peraturan yang dinamakan undang-undang.

Dengan demikian sebelum DPR dibentuk, Presiden tidak mungkin mengajukan inisiatif untuk membentuk undang-undang. Begitupun sebaliknya, DPR tidak mungkin membentuk undang-undang selama jabatan Presiden belum diisi.[20] Setelah proklamasi, pembentukan undang-undang baru dimungkinkan setelah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dilaksanakan BPKNIP diberi kekuasaan legislatif, yaitu sebagai DPR(S). Baru setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X dimungkinkan untuk membentuk undang-undang. Pada tanggal 23 November 1945 Presiden untuk pertama kali menetapkan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama Republik Indonesia.    Undang-undang harus bersumber pada peraturan dasar (Fundamental law) yaitu UUD 1945. Definisi undang-undang menurut I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a adalah:[21]

“Yang dimaksud dengan undang-undang adalah legislative act atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengertian Undang-undang adalah:

“peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa undang-undang mengandung pengertian sebagai suatu akta hukum berupa peraturan yang secara formal dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dengan persetujuan bersama Presiden (eksekutif). Tanpa peran dari kedua lembaga tersebut, undang-undang tidak akan bisa dihasilkan.

Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan hukum yang berlaku umum dan mengikat rakyat, biasanya disertai dengan sanksi, yang dibuat oleh lembaga tertentu dan menurut prosedur tertentu pula.[22] Apabila kita kaitkan dengan undang-undang, undang-undang merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai proses pembentukan (proses membentuk) peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dapat juga disebut sebagai segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang merupakan bagian atau merupakan jenis dari peraturan perundang-undang, baik sebagai proses pembentukan peraturan negara maupun segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan.

  1. 3. Pengertian Harmonisasi

“Harmonisasi” berasal dari kata “harmoni”, yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian.[23] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan upaya mencari keselarasan. Namun demikian, dalam Collins Cobuild Dictionary ditemukan kata harmonious dan harmonize dengan penjelasan sebagai berikut:[24]

  1. A relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly and peaceful.
  2. Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other.
  3. When people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile.
  4. If you harmonize two or more things, they fit in with each other is part of a system, society, etc.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi tersebut, antara lain: (a) adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan; (b) menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar terbentuk suatu sistem; (c) suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; (d) kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang utuh.

Pembangunan materi hukum (legal substances) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung, karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun demikian masih saja ditemukan peraturan perundang-undangan “bermasalah”, baik karena subtansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting. Menurut Ahmad M. Ramli, paling tidak ada 3 (tiga) permasalahan utama di bidang ini, yaitu:[25] (a) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (b) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (c) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksananya.

Permasalah tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu, salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dilakukan secara sistemik sejak dini yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (prolegnas) sampai dengan penyusunan RUU.

Adapun yang dimaksud dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan menurut Ahmad M. Ramli adalah:[26]

“Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.”

Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan pengertian harmonisasi hukum menurut Moh. Hasan Wargakusuma, sebagai berikut:[27]

“Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.”

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang mempunyai sifat mengatur dan mengikat secara umum. Karena mempunyai sifat tersebut, maka dalam pembentukannya peraturan perundang-undangan tidak boleh dibuat secara asal. Harus ada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan  yang satu dengan lainnya, baik itu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya (vertikal) ataupun peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya (horizontal).  Dengan demikian menurut Maria Farida Indrati Soeprapto pengertian ”harmonisasi” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:[28]

”suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horisontal) atau bersifat hierarkhis (vertikal).”

Untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka sinkronisasi dan harmonisasi tidak  hanya dilakukan dengan menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai pengertian dan kalimat yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangan harus pula memperhatikan pada latar belakang dan konsep berfikir, serta sistem yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai suatu contoh, apabila suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai latar belakang, dan konsep berpikir, dan dipengaruhi oleh sistem yang individualis, tentu akan sangat sukar diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai latar belakang,  konsep berpikir dan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan.

  1. C. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu yang mempunyai sifat mengatur dan mengikat secara umum. Adapun bentuk dari peraturan perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan menurut peraturan yang berlaku. Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal:[29]

  1. 1. Fungsi Internal

Yang dimaksud fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:

  1. Fungsi Penciptaan Hukum

Penciptaan hukum (rechtschepping) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi), kebiasaan yang tumbuh sebagai praktik dalam kehidupan masyarakat dan negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

  1. Fungsi Pembaharuan Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan menjadi sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan          perundang-undangan dari masa pemerintahan hindia belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat, peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan dan hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum tersebut sangat rigid terhadap perubahan.

  1. Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: ”sistem hukum kontinental (barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai suatu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya digantungkan pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

  1. Fungsi Kepastian Hukum

Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan suatu asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (rechtshandhaving, rechtsuitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

i)     Jelas dalam perumusannya (unambiguous).

ii)    Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern, adalah adanya hubungan “harmonis” antara berbagai peraturan perundang-undangan.

iii)   Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat, tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus digunakan secara pasti karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum.

Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa fungsi internal dari suatu peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan terdiri dari 4 (empat) fungsi, yaitu: fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralism system hukum dan terakhir fungsi kepastian hukum. Peraturan perundang-undang selain mempunyai fungsi internal, terdapat pula fungsi eksternal, antara lain sebagai berikut:[30]

  1. 2. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Dengan demikian, fungsi ini juga dapat berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:

  1. Fungsi perubahan

Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (law as a tool of social engineering). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

  1. Fungsi stabilisasi

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

  1. Fungsi kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan “insentif” seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan.

  1. D. Materi Muatan Undang-Undang

Istilah “materi muatan” pertama kali diperguakan oleh A. Hamid S Attamimi, yang diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1979 sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun 1979. Menurut A Hamid S Attamimi istilah “materi muatan” sebagai pengganti atau alih bahasa dari istilah (kata) Belanda “het onderwerp” dalam ungkapan Thorbecke “het eigenaardig onderwerp der wet” yang diterjemahkan dengan “materi muatan yang khas dari undang-undang”. Adapun yang dimaksud dengan “materi muatan” menurut A Hamid S Attamimi adalah:[31]

“isi kandungan atau subtansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya”.

Sementara itu,  “materi muatan” menurut Bagir Manan adalah:[32]

“muatan yang sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu”.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan langkah maju agar produk hukum yang responsif dapat diwujudkan. Hal tersebut terbukti dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan mengenai partisipasi masyarakat di dalam pembentukan undang-undang. Di samping itu, kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga upaya untuk menata sistem hukum khususnya peraturan perundang-undangan sudah mulai dilakukan, baik dalam hal asas, materi muatan, maupun hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, diatur mengenai materi muatan dari suatu undang-undang, adalah sebagai berikut:[33]

“bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:

  1. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
    1. hak-hak asasi manusia;
    2. hak dan kewajiban warga negara;
    3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
    4. wilayah negara dan pembagian daerah;
    5. kewarganegaraan dan kependudukan;
    6. keuangan negara.
    7. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.”

Undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkaun materi muatannya. Dapatlah dikatakan, tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat dan individu yang tidak dapat menjadi jangkauan untuk diatur oleh undang-undang. Bidang yang tidak dapat diatur oleh undang-undang hanyalah hal-hal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD), atau sesuatu yang oleh undang-undang itu sendiri telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-undangan lain.  Pada Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa “diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang”. Secara redaksional ketentuan ini menjadi tidak jelas, karena di dalam praktiknya ada suatu pendelegasian peraturan perundang-undangan (delegated legislation) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya terhadap peraturan yang lebih rendah derajatnya.

Menurut Bagir Manan materi muatan undang-undang ditentukan berdasarkan tolok ukur sebagai berikut:[34]

  1. Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;
  2. Ditetapkan dalam undang-undang terdahulu;
  3. Ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, atau mengganti undang-undang yang lama;
  4. Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi;
  5. Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

Tolok ukur di atas, dalam hal tertentu tidak bersifat mutlak. Artinya tidak segala materi muatan tersebut harus diatur secara formal dalam undang-undang, tetapi dapat juga undang-undang yang bersangkutan mendelegasikan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya (delegated legislation).

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi, terdapat 9 (sembilan) butir materi muatan undang-undang, yaitu hal-hal:[35]

  1. yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan Ketetapan MPR;
  2. yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
  3. yang mengatur hak-hak (asasi) manusia;
  4. yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
  5. yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
  6. yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara;
  7. yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
  8. yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan;
  9. yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Rincian butir-butir materi muatan tersebut di atas, merupakan suatu pedoman untuk menguji apakah suatu materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam materi muatan undang-undang atau tidak.

  1. E. Landasan dan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (good legislation), sah menurut hukum (legal validity), dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:[36]

  1. Landasan Filosofis, yaitu filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut.  Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai baik dan nilai yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.
  2. Landasan Sosiologis, adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat.
  3. Landasan Yuridis, adalah landasan hukum (juridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Di lain pihak, landasan peraturan perundang-undangan menurut Amiroeddin Sjarif, adalah:[37]

  1. Landasan Filosofis, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filisofische grondslag) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (rechtsvaardiging) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alas an yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid), cita keadilan (idée der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idiil der zadelijkheid).
  2. Landasan Sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sociologisce gronslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
  3. Landasan Yuridis, disebut juga landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas adalah landasan dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
    1. Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya.
    2. Landasan yuridis yang beraspek material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Berdasarkan  pendapat Rosjidi Ranggawidjaja dan Amiroedin Sjarif di atas, terdapat persamaan dalam memaparkan mengenai landasan dalam peraturan perundang-undangan. Baik menurut Rosjidi Ranggawidjaja maupun menurut Amiroedin Sjarif peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.


[1] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu  Populer, Jakarta, 2007. hlm. 153.

[2] Ibid

[3] Ibid. hlm. 154.

[4] Ibid. hlm. 154.

[5] Ibid. hlm. 155.

[6] Ibid. hlm. 159.

[7] Ibid. hlm. 160.

[8] Ibid. hlm. 161.

[9] Jimly Asshiddiqie. Op. Cit. hlm. 161-162.

[10] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. LN-RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310.

[11]Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan urutan bab, pasal, dan ayat), Jakarta, Setjen MPR RI, 2007. hlm. 85-86.

[12] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997, hlm. 248.

[13] Ibid.

[14] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu perundang-undangan; Dasar-dasar dan Perkembangannya, Kanisisus, Yogyakarta, 1998. hlm. 3.

[15] Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992. Hlm. 3. Bagir Manan menyamakan istilah peraturan perundang-undangan dengan istilah undang-undang dalam arti materiil.

[16] Terpetik dalam: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Op.Cit. hlm. 17.

[17] Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju. Bandung,1998. hlm. 19.

[18] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.1996. hlm. 83-84.

[19] Amiroeddin Sjarif, Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997. Hlm. 32.

[20] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Loc.Cit. hlm. 182-183.

[21] I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Op.Cit. hlm. 60.

[22] A. Hamid S. Attamimi, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20 September 1993, hlm. 8.

[23] M. Dahlan al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Arkola, 1995. hlm. 185.

[24] Ahmad M. Ramli, Majalah Hukum Nasional; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, BPHN, No. 2 Tahun 2008, hlm. 4.

[25] Ahmad M. Ramli, Op.Cit. hlm. 1-2.

[26] Ibid. hlm. 4.

[27] Ibid. hlm. 5.

[28] Maria Farida Indrati Soprapto. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebuah artikel dalam, diunduh dari http://www.legalitas.org/?q=node/216 ditulis 27 juni 2007, 12.30, 27-01-2009, Op.Cit.

[29] Bagir Manan, Loc.Cit. Hlm. 138.

[30] Bagir Manan, Loc.Cit. Hlm. 143.

[31] Terpetik dalam: Rosjidi Ranggawidjaja, Loc. Cit. hlm. 53.

[32] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Loc.Cit. hlm. 145.

[33]Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[34] Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 37.

[35]Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, 1998, hlm. 129-130.

[36] Rosjidi Ranggawidjaja, Loc. Cit. hlm. 43-44.

[37] Amiroeddin Sjarif, Op. Cit. hlm. 91-94.